Upaya pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah proses peradilan yang adil. Dalam konteks ini, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berperan sentral. Namun, dalam praktiknya, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpotensi terhambat dengan adanya Pasal 250 ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 mengatur bahwa: “Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.”
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan konsep pembatasan kewenangan judex juris dalam penjatuhan putusan pemidanaan kasasi serta meninjau kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan konseptual, dengan sumber data berupa data sekunder Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen dan disajikan secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan konsep pembatasan kewenangan judex juris dilatarbelakangi oleh realita bahwa hakim-hakim MA yang bertindak seolah-olah judex facti. Pasal 250 ayat (3) berpotensi memiliki dua dampak: Jika bertujuan untuk mencegah judex juris melakukan kewenangan judex facti, maka itu positif. Berdampak negatif jika menutup kemungkinan menambah hukuman terdakwa, meskipun pasal yang diterapkan berbeda dengan pasal yang diterapkan oleh hakim tingkat pertama, dan pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Berdasarkan analisis menggunakan teori anomie, white collar crime dan teori opportunity, pembatasan tersebut dapat berdampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi karena dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas, serta menciptakan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang lebih berat.