Rendahnya perekonomian keluarga yang menyebabkan para wanita memutuskan untuk bekerja ke luar negeri guna memperbaiki perekonomian keluarga. Tetapi, dengan keberangkatan seorang menjadi TKW ini juga mendatangkan problematika dalam rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Berdasarkan fakta di lapangan mengenai perceraian Tenaga Kerja Wanita yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 berjumlah 159 perkara. Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 ini mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara. Dengan tingginya angka perceraian menarik untuk diteliti terkait dengan alasan perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perceraian TKW di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.
Dalam menggali suatu informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) atau penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini informan yang dijadikan sumber primer adalah Hakim, Panitera dan orang yang bersangkutan atau keluarga penggugat. Sumber data sekunder meliputi al-qur’an, Hadist, KHI, Undang-Undang dan sebagainya. Sedangkan sumber tersier ini merupakan sumber yang diambil dari beberapa situs yang ada di internet dan lain sebagainya.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai alasan perceraian yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan agama tahun 2022 ini diantaranya adalah suami lalai dalam pemberian nafkah/ ekonomi, perselingkuhan (adanya orang ketiga), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan dengan beberapa putusan yang diambil oleh penulis, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian TKW ini sudah sesuai berdasarkan alasan dari penggugat yang telah tercantum dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan peraturan yang berlaku.