Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam adalah sah. Sedangkan dalam Hukum Positif tidak sah, karena menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan implikasi perceraian bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terhadap hak istri dan anak menurut hukum Islam dan positif. Jenis Penelitan yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskiptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku cerai bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menganggap perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama menurut agama sah, sehingga tidak perlu untuk mengurus di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Hukum Positif tidak sah. Faktor lain yang membuat itu terjadi karena ada yang tidak mampu mengurus, ada yang berharap rujuk kembali dan ada yang tidak mau berurusan satu sama lain lagi. Dalam hukum Islam istri dan anak sudah jelas mendapatkan hak-haknya. Sedangkan dalam hukum positif tidak mendapatkan haknya apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi jika dilakukan di Pengadilan Agama maka dapat menuntut hak-haknya.