Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah perkara perceraian yang melonjak dari tahun sebelumnya. Proses mediasi di pengadilan sifatnya wajib dimana setiap hakim, mediator dan para pihak atau kuasa hukum harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang sudah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi terkait PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Purwodadi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, PERMA, buku dan artikel yang terkait dengan mediasi.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 adalah dilakukan dengan waktu yang sangat singkat serta mediasi seperti hanya sebagai formalitas selain itu dari pihak berperkara yang berkeinginan kuat untuk bercerai. Kedua, Strategi Pengadilan Agama Purwodadi terkait pelaksanaan mediasi terhadap tingginya perkara pereraian tahun 2021 yakni, melakukan pemadatan jadwal mediasi, menambah jumlah mediator, melaksanakan pelatihan mediasi serta membuat Open Recruitment untuk mediator non hakim.