Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan adanya ambang batas terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang telah memenuhi perolehan kursi DPR sebesar 20% atau 25% suara sah nasional pada pemilihan legislatif sebelumnya. Pemberlakuan presidential threshold telah mengurangi nilai-nilai demokrasi yaitu keterlibatan rakyat secara langsung dan merusak logika presidensialisme. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2023 yang telah melanggengkan praktik presidential threshold.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis isi putusan tersebut denga metode analisis yang digunakan melibatkan penelusuran berbagai literatur hukum konstitusi, perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan presidential threshold telah ada sejak pemilihan umum pada tahun 2004 dan telah diujikan sebanyak 25 kali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penolakan permohonan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 73/PUU-XX/2023 telah merusak demokrasi kerakyatan dan tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensialisme.