Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menemukan terjadinya maladministrasi di bidang kepegawaian yang meningkat secara fluktuatif, pada tahun
2018 s/d 2022. Berdasarkan dengan jenis maladministrasi bidang kepegawaian yang dilaporkan terkait: penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan permintaan imbalan uang, barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman Jawa Tengah dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik dalam bidang kepegawaian; dan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas peran Ombudsman Jawa Tengah dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik dalam bidang kepegawaian.
Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-
empiris. Penelitian yang bersumber pada data primer, data sekunder, dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Peran Ombudsman Jawa Tengah dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik dalam bidang kepegawaian ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah adanya maladministrasi. Efektivitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terbukti efektif dalam mencegah maladministrasi di bidang kepegawaian. . Sistem pengaduan yang beragam, dari WhatsApp hingga media sosial, memperlihatkan keterbukaan dan keterjangkauan Ombudsman, yang responsif terhadap laporan dan memastikan verifikasi formal dan materi dilakukan secara cepat. Keberhasilan ini juga tercermin dalam penerimaan laporan yang tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga permintaan informasi dan konsultasi terkait proses pelaporan.