Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berada dalam pola sosial yang cenderung menuju tindak kriminal seperti penggunaan narkoba, pencurian, kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Meskipun anak-anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, mereka tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan khusus diperlukan dalam berbagai situasi, terutama ketika berhadapan dengan proses hukum. Tahap penyidikan menjadi pintu gerbang yang menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya. Perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan adalah bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif terkait perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan, serta melihat implementasinya di Kepolisian Resort Kabupaten Blora.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara. Hasil dari pengumpulan data berupa data tentang perkara anak sebagai pelaku tindak pidana serta pengaturan dan penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana.
Hasil penelitian adalah 1). Kepolisian Resort Kabupaten Blora dalam melakukan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana dengan memberi perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan melaksanakan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mulai dari tahap penangkapan, penyidikan danpenahanan. 2). Implementasi perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana yang dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Blora dalam proses penyidikan belum sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana yang belum terpenuhi akibat terbatasnya anggaran.