Sistem pemagangan merupakan salah satu cara penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pekerja, dimana pelatihan kerja ini adalah suatu hak yang harus diterima para pekerja. Fakta lapangan menunjukkan bahwa peserta magang sering menghadapi pelanggaran hak, terutama terkait dengan pemberian uang saku, fasilitas keselamatan kerja, batasan waktu kerja yang jelas, serta deskripsi pekerjaan yang tidak sesuai. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup implementasi perjanjian pemagangan tanpa upah dan perlindungan hukum peserta magang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi praktik perjanjian pemagangan program pemagangan tanpa upah dan perlindungan hukum bagi peserta pemagangan dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020.
Penelitian empiris diimplementasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi perjanjian pemagangan tanpa upah berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020, serta aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hukum peserta magang. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis perjanjian pemagangan terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada dalam suatu yurisdiksi tertentu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian praktik magang tanpa upah pada tiga perusahaan startup belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020. Analisis terhadap perjanjian pemagangan menyoroti ketidaksesuaian terkait dengan pemberian uang saku, pemenuhan fasilitas keselamatan kerja, batasan waktu kerja, serta deskripsi pekerjaan bagi peserta magang. Selain itu, perlindungan hukum peserta magang pun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pemagangan. Dengan
demikian, hasil penelitian ini memberikan pandangan penting terhadap pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku dan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan sangat perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.