Pendaftaran jaminan fidusia harus diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengembalikan hak pemberi jaminan atas objek atau barang yang dijaminkan kepada penerima jaminan fidusia. Kurang tegasnya peraturan mengenai penghapusan jaminan fidusia mengakibatkan para pihak yang bersangkutan memilih tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia.
Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif atau gambaran analisis yang memberikan gambaran nyata dilampangan berupa kata kata tertulis atau lisan dan tidak berupa angka. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder sehingga data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penghapusan jaminan fidusia mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di kantor notaris Dwi Hastuti SH.Mkn. yaitu meliputi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya yaitu: para debitor tidak tau tentng pentingnya melakukan penghapusan jaminan fidusia, tidak adanya kesadaran atau kepedulian dari pihak debitur untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia, adanya pembebanan biaya yang dilakukan notaris membuat para debitur tidak melakukan penghapusan jaminan. Sedangkan faktor eksternal yaitu sering terjadinya gangguan server pada web pendaftran atau penghapusan jaminan fidusia.