PIP Madrasah merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo berupa bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementrian Agama. Dalam perkembanganya, PIP masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya implementasi khususnya di MTs DS. Kendala-kendala tersebut antara lain: ketidak tepatan sasaran PIP, penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan pendidikan, dan penggunaan diskresi yang melampaui batasan-batasan diskresi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) di MTs DS pada tahun ajaran 2022/2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PIP di MTs DS.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan penggalian data melalui Teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakuakan kepada beberapa kelompok diantaranya: 1) siswa penerima PIP, 2) pihak madrasah sebagai pelaksana PIP pada tingkatan satuan pendidiakan, 3) pihak bala idesa sebagai sebagai pihak yang memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) MTs DS dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar Madrasah (PIP-Madrasah) terdapat beberapa proses pelaksanaan yaitu: proses pengusulan, proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan. Pada proses pengusulan MTs DS mengusulkan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh siswa yang di usulkan. Kemudian proses pencairan MTs DS menerapkan diskresi atau kebebasan bertindak dalam praktik bagi rata dana bantuan Program Indonesia Pintar. Diskresi yang diterapkan MTs DS termasuk tindakan yang salah karena tidak sesuai peraturan. 2) terdapatnya faktor pendukung dan penghambat berjalannya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Faktor pendukung meliputi:pertama, komunikasi antara pelaksana tingkat Kabupaten (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak) berjalan baik. Kedua, tercukupinya staf pelaksana PIP di MTs DS. Ketiga, kemudahan pembuatan SKTM di balai Desa Purworejo, sehingga proses pengusulan peserta didik sebagai penerima PIP tidak mengalami keterlambatan. Adapun faktor penghambat: pertama, kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat. kedua, penggunaan dana PIP diluar kepentingan pendidikan. Ketiga, penerapan diskresi yang salah karena melampaui batasan-batasan diskresi.
pada penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam metode yang digunakan dan cakupan sasaran penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas metode dan sasaran guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.