Perkara 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk merupakan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Demak. Pernikahan dalam perkara tersebut telah melanggar pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) dan (2) UU nomor 16 tahun 2019. Namun, perkara tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam penetapan 249/Pdt.P/PA.Dmk.
Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan ditunjang dengan penelitian empiris dan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa hakim dalam menetapkan perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk hanya mempertimbangan syarat dan rukun. Serta, tidak adanya halangan pernikahan tanpa mempertimbangakan umur pada saat melaksanakan pernikahan. Pernikahan dalam Perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk secara hukum positif tidak bisa diisbat nikahkan sesuai dengan fatwa panitera Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatat sipil kementrian dalam negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/01/2019 tanggal 30 Januari 2019. Namun, secara hukum Islam pernikahan yang dilangsungkan oleh para pemohon dapat diisbat nikahkan.