Salah satu penyebab tingginya angka perceraian di kota Kendal adalah ketika salah satu pasangan suami istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tercatat mengenai perceraian pada tahun 2022 yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mencapai 2.359 perkara dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 perkara, dan perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 257 perkara. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tuanya.
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana analisis hukum positif terhadap pemenuhan hak nafkah anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal? Kedua, bagaiamana analisis Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca percerian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode analisis data dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal tidak sepenuhnya terpenuhi, data yang penulis dapatkan bahwa dari lima pasangan yang melakukan perceraian hanya dua ayah saja yang melakukan pemenuhan hak-hak terhadap anaknya, mulai dari hak nafkah, pendidikan, kesehatan serta kasih sayang dan tiga ayah yang lain melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 dan pasal 45, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 dan pasal 14. Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak memenuhi hak-hak anaknya setelah perceraian, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 156. Dalam Islam peran seorang istri yang menggantikan tanggung jawab suami dalam menafkahi anak-anaknya dianggap sebagai bentuk sedekah dan perbuatan mulia. sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari "Seorang Muslim yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan harapan pahala dari Allah dijanjikan pahala yang besar, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai sedekah".