Hukum kewarisan Islam yang telah dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci menyebabkan pada suatu keyakinan ulama fiqh klasik bahwa konsep waris Islam sudah final, dan menolak segala bentuk ijtihad didalamnya. Namun di sisi lain, muncul pemikir kontemporer yang menganggap hukum kewarisan Islam masih bisa direkonstruksi ulang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Syahrur dengan kapasitasnya sebagai pemikir Islam kontemporer dalam melihat pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang telah ditentukan dalam nash bagiannya dua banding satu (2:1) dilihatnya kurang memenuhi rasa keadilan maupun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekataan normatif yaitu melakukan analisis literatur terkait dengan objek penelitian dengan menekankan pada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis. Metode analisis ini digunakan untuk menemukan dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna dan relevansi teks atau dokumen tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Syahrur memiliki konsep pembagian waris yang lebih proporsional, berbeda dengan ulama fiqh klasik yang dianggapnya kurang fleksibel. Bagi Syahrur bagian anak laki-laki dan anak perempuan (2:1) tidak berlaku selamanya. Manusia dapat melakukan ijtihad didalamnya selama tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga perempuan dapat menerima bagian yang lebih besar. Konsep ini sejalan dengan konsep kesetaraan gender yaitu terwujudnya pemenuhan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan.