Tidak sedikit para aktivis sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dibandingkan dengan bermain di luar sekolah. Beberapa daerah di Indonesia mengeluhkan lembaga pendidikan yang dinilai memberikan kesulitan kepada masyarakat. Seperti adanya laporan terkait pembayaran buku, seragam dan iuran yang dinilai memberatkan kepada wali murid. Hal ini terjadi di SMP Abu Sufyan yang dilaporkan terkait dengan tindakan penyimpangan prosedur dalam pengadaaan bahan seragam sekolah, penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta penggalangan dana program sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terhadap suatu laporan maladministrasi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Untuk mengumpulkan data primer penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait serta mendokumentasikan pada saat wawancara. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis terkait dengan laporan maladminitrasi tersebut.
Menyikapi permasalahan yang terjadi di SMP Abu Sufyan, Ombudsman menerbitkan produk hukum berupa tindakan korektif yaitu perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, agar meminta Kepala Sekolah SMP Abu Sufyan dan Komite Sekolah SMP Abu Sufyan untuk mengembalikan dana sumbangan yang bersumber dari orang tua siswa/i yang tidak mampu secara ekonomi. Pengembalian dana sumbangan yang bersumber dari orang tua siswa/i yang tidak mampu secara ekonomi sudah dilaksanakan dan dinyatakan selesai. Efektivitas dari tindakan korektif Ombudsman dapat di nilai dari banyaknya laporan yang selesai ketika Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerbitkan tindakan korektif, artinya dalam hal ini laporan tidak sampai kepada penerbitan rekomendasi oleh Ombudsman Pusat (Ombudsman Republik Indonesia)