Hak-hak pokok perempuan pasca cerai seperti mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah hanya umum diberikan pasca cerai talak. Sehingga dalam cerai gugat, perempuan tersebut tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan hukum yang ada di Indonesia begitupun hukum Islam menyebut secara jelas bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan dalam cerai talak. Sehingga perlu dilihat dari beberapa sudut pandang seperti keadilan gender agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan adil.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa library research (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai macam bahan hukum dan sumber data lain yang terkait, seperti Undang-Undang, Kompiasi Hukum Islam dan Peraturan-Peraturan terkait dan buku Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir.
Ujung dari penelitian ini menghasilkan pandangan baru terhadap hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dari prespektif Mubadalah yang mempertimbangkan adanya kesetaraan hak dan adanya kerjasama antara suami istri baik dalam cerai talak maupun cerai gugat dan pemenuhan maqasid asy-syari‘ah sebagai unsur yang mewajibkan pemenuhan hak tersebut dengan melihat pada ketiga tingkatan maqasid asy-syari‘ah yang didalamnya juga memuat lima prinsip (al- daruriyyat al-khams) yang harus dipenuhi sesuai konteks atau realita yang terjadi bagi perempuan pascacerai gugat.