Pencatatan akta ikrar wakaf merupakan hal yang penting dalam perwakafan, akan tetapi apa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cisarua belum terlaksanakan dengan baik dalam melakukan pencatatan akta ikrar wakaf. Penelitian ini menjawab, rumusan masalah terkait 1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan wakaf di KUA Cisarua Bogor. 2) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sumber data sekunder peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik snowball untuk memudahkan peneliti dalam mencari informan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif analisis suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan akta ikrar wakaf dapat diketahui dari 4 aspek. Kesadaran pengetahuan masyarakat mengenai akta ikrar wakaf sebagian cukup tinggi, sebagian masih kurang. Mayoritas masyarakat mengetahui adanya pencatatan akta ikrar wakaf, masyarakat sadar bahwa pentingnya akta ikrar wakaf. Akan tetapi masyarakat masih enggan untuk mencatatkan akta ikrar wakafnya. Kesadaran hukum masyarakat dalam memahami Undang-undang perwakafan cukup rendah, sama halnya masyarakat kurang memahami proses pencatatan akta ikrar wakaf. Asumsi masyarakat mengenai pencatatan akta ikrar wakaf itu sulit. Kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi pencatatan akta ikrar wakaf dengan sikap masyarakat menjaga aset wakaf cukup tinggi, dikarenakan masyarakat masih menggunakan aset tersebut, wakaf masih digunakan untuk keberlangsungan masyarakat. Kesadaran perilaku masyarakat dalam pencatatankan akta ikrar wakaf cukup tinggi dikarenakan masyarakat melakukan pengumpulan dana, yang dimana dana tersebut untuk proses sertifikasi wakaf, baik itu akta ikrar wakaf maupun proses sertifikat wakaf. Perspektif maṣlaḥah mursalah adanya pencatatan wakaf ini menimbulkan kemaslahatan masyarakat dalam menjaga harta wakaf walaupun hal tersebut tidak dijelaskan dalam nash akan tetapi pencatatan perwakafan menghilangkan kemudharatan, sehingga wakaf dilindungi hukum sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai perwakafan.