Era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan suatu bentuk layanan digital dalam PERMA No.7 Tahun 2022 untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebut e-court dan e-litigation. Hal ini diimplementasikan pada seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap teknologi yang berakibat gagap teknologi
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang?, 2) Bagaimana implikasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif maṣlahaḥ?.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang relevan.
Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, implementasi sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang selama ini kurang berjalan dengan optimal, dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki serta terdapat kendala teknis seperti hilangnya jaringan internet, tidak semua para pihak memiliki email, dan tidak memiliki rekening bank. Dalam pelaksanaanya Pengadilan Agama Kota Semarang melakukan persidangan secara hybrid atau campuran. Kedua, pelaksanaan sidang perceraian elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah sesuai dengan maṣlahaḥ. Hal ini, karena sidang perceraian secara elektronik termasuk dalam kategori maṣlahaḥ hajiyah yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Dengan dijalankannya sidang perceraian secara elektronik dapat membantu mempermudah proses pelayanan di bidang administrasi dan persidangan perceraian secara elektronik. Namun bila tidak dilaksanakan sidang perceraian secara elektronik tidak akan menimbulkan kerugian atau keburukan. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian dari maṣlahaḥ hajiyyah yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.