Hukum perkawinan di Madura berjalan berdasarkan konstruksi sosial, kekuasaan, dan sikap keberagamaan. Pluralitas hukum Perkawinan mengakibatkan adanya kontestasi beberapa aturan hukum. Kontestasi hukum perkawinan mengakibatkan adanya sandaran hukum yang kelabu, antara yang sifatnya imperatif dan fakultatif. Beberapa hukum yang berjalan pada masyarakat Madura saling menunjukkan sikap kekuatannya. Hukum adat perkawinan, fiqh perkawinan, dan UUP memiliki corak yang sama pada sikap berhukumnya masyarakat Madura. Pada penelitian ini, akan dideskripsikan beberapa tujuan penelitian. Pertama; Bentuk kontestasi hukum perkawinan di Madura. Kedua: Trigger kontestasi hukum perkawinan di Madura. Ketiga: Merumuskan resolusi atas kontestasi hukum perkawinan di Madura, yang secara spesifik atas problematika perkawinan paksa dan perkawinan anak.
Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan menekankan pada konseptual paradigm. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah socio-legal approach, sebuah pendekatan hibrida antara empiris dan konseptual. Hal tersebut berpijak pada dua aspek penting dalam penelitian, legal normatif dan norma sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama: kontestasi hukum perkawinan di Madura terjadi antara hukum perkawinan sakral dan hukum perkawinan profan. Hukum perkawinan sakral ini diwakili oleh hukum Islam yang tercover dalam kitab-kitab fiqh klasik, fatwa-fatwa ulama` seputar perkawinan, serta sebagian hukum-hukum adat yang juga telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Madura. Hukum perkawinan profan merupakan hukum yang tercover dalam UU Perkawinan. Kedua: terdapat tiga hal yang mempengaruhi terjadinya kontestasi pluralisme hukum perkawinan di Madura, yaitu a). Kaidah sosial yang dilambangkan dengan tengka dan diistilahkan dengan baba-babu, guruh, ratoh. b). Konsep menjaga agama, yang kemudian dilambangkan dengan aphental syahadat, asapok iman, dan apajung islam (berbantal syahadat, berselimut iman, dan berpayung islam). c). Tingginya kepercayaan terhadap konsep fiqh perkwinan mazhab syafi'i, sehingga sampai menjadi syariah yang tidak boleh terbantahkan. Ketiga: resolusi kontestasi hukum perkawinan di Madura dapat dilakukan 1) Harmonisasi-kolaboratif beberapa ketentuan hukum perkawinan yang beragam tersebut. Harmonisasi-kolaboratif beberapa hukum perkawinan dapat dilakukan dengan mengaitkan aspek kesamaan nilai dari beberapa hukum perkawinan yang sedang berjalan. Kesamaan nilai tersebut adalah keteraturan hukum dan ketertiban sosial yang termuat dalam beberapa aturan hukum perkawinan. 2) Kyai (mak`kaeh, keyaeh) sebagai broker atau tokoh kunci dalam melakukan upaya harmonisasi-kolaboratif atas kontestasi hukum perkawinan di Madura.

ABSTRACT:
Marriage law in Madura is based on social construction, power, and religious attitudes. The plurality of marriage law results in the contestation of several legal rules. The contestation of marriage law resulted in a gray legal backing, between imperative and facultative in nature. Several laws that run in the Madurese community show each other their strength. Marriage customary law, marriage fiqh, and UUP have the same pattern in the judicial attitude of the Madurese community. In this study, several research objectives will be described. First; The form of contestation of marriage law in Madura. Second: Trigger the contestation of marriage law in Madura. Third: Formulating a resolution on the legal contestation of marriage in Madura, specifically on the problems of forced marriage and child marriage.
This study uses a qualitative paradigm, with an emphasis on the conceptual paradigm. The type of research used is a socio-legal approach, a hybrid approach between empirical and conceptual. It is based on two important aspects of research, legal normative and sociological norms.
The results showed, first: the contestation of marriage law in Madura occurred between sacred marriage law and profane marriage law. This sacred marriage law is represented by Islamic law which is covered in classical fiqh books, ulema' fatwas regarding marriage, as well as some customary laws that have also lived in the life of the Madurese community. Profane marriage law is a law that is covered in the Marriage Law. Second: there are three things that affect the contestation of pluralism in marriage law in Madura, namely a). Social rules symbolized by tengka and termed baba-babu, guruh, ratoh. b). The concept of maintaining religion, which is then symbolized by the aphental syahadat, asapok iman, and the apajung islam (cushioned on the shahada, covered in faith, and an Islamic umbrella). c). The high belief in the concept of marriage fiqh of the Shafi'i school, so that it becomes sharia that cannot be denied. Third: the resolution of the contestation of marriage law in Madura can be carried out 1) Collaborative harmonization of the various provisions of the marriage law. Collaborative harmonization of several marriage laws can be done by linking aspects of the similarity of values of several ongoing marriage laws. The similarity of values is the legal order and social order contained in several marriage law rules. 2) Kyai (mak`kaeh, keyaeh) as a broker or key figure in making collaborative-harmonization efforts on the contestation of marriage law in Madura.