Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua umat, sehingga penanggulangan kemiskinan lebih cepat. Namun realitas kemiskinan masih tinggi dan program penanggulangan kemiskinan berorientasi pareto optimality, sehingga kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.
Studi ini menjawab pertanyaan: Mengapa program bantuan pemerintah penting dalam penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam dan bagaimana peran stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam.
Persoalan ini diselesaikan melalui studi field research yakni penelitian lapangan dan dianalisa secara fenomenologi dan deskriptif menggunakan logika dan refleksi.Temuan penelitian ini yaitu pertama, program penanggulangan kemiskinan sangat lamban karena anggaran dan kebijakan pemerintah daerah masih bergantung pada pusat bahkan program penanggulangan kemiskinan hanya berorientasi penyerapan anggaran. Kedua,peran pemerintah menggenjot program penanggulangan kemiskinan belum mampu mewujudkan perubahan kemandirian masyarakat miskin, karena kebijakan pemerintah bersifat pareto optimality, karena bantuan tidak disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan serta mengabaikan keterlibatan kewirausahaan orang miskin. peran masyarakat pasif karena dianggap program bantuan sosial itu tanggung jawabnya pemerintah, sehingga dalam hal ini peran tokoh masyarakat hanya berorientasi pada moral atau akhlak. Sedangkan orang miskin belum mampu memberdayakan dirinya agar mandiri dan belum berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan kemiskinan Prinsip tauhid, khalifah dan keadilan sudah diimplementasikan pemerintah maupun masyarakat, namun perlu dilakukan penajaman agar kelompok miskin menyadari, termotivasi berdikari, bekerja keras agar ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga pemerintah daerah tidak mengedepankan pendekatan pareto optimality dalam pembangunan ekonomi.

ABSTRACT:
Regional autonomy aims to improve the welfare of all people, so that poverty alleviation is faster. However, the reality of poverty is still high and poverty alleviation programs are pareto optimality oriented, so that poverty has not been resolved comprehensively.
This study answers the questions: 1) Why is the government assistance program important in overcoming the poor in Central Java in the era of regional autonomy from an Islamic economic perspective. 2) What is the role of stakeholders in poverty alleviation programs in Central Java in the era of regional autonomy from an Islamic economic perspective.
This problem is resolved through field research studies, namely field research and analyzed phenomenologically and descriptively using logic and reflection. The findings of this study are first, the poverty alleviation program is very slow because local government budgets and policies are still dependent on the center, even poverty alleviation programs are only oriented towards budget absorption . Second, the government's role in boosting poverty alleviation programs has not been able to realize changes in the independence of the poor, because government policies are pareto optimality, because assistance is not adjusted to the conditions and causes of poverty and ignores the entrepreneurial involvement of the poor. the role of the community is passive because it is considered that social assistance programs are the responsibility of the government, so that in this case the role of community leaders is only oriented towards morals or morals. Meanwhile, the poor have not been able to empower themselves to be independent and have not actively participated in efforts to deal with poverty. so that local governments ignore the pareto optimality approach in economic development.