Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima sangat diminati oleh mayoritas umat Islam. Kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas, penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk itu, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lepas dari politik hukum Islam (Siyasah Syar’iyyah) yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu proses regulasi tersebut.
Permasalahan dalam penelitan ini tidak lepas dari: (1) Politik perhajian perspektif politik hukum Islam (Siyasyah Syar’iyyah) oleh Pemerintah Indonesia, (2) Analisis terhadap produk hukum pembatasan Ibadah Haji oleh Pemerintah Indonesia. Pembahasan ini diteliti dengan melihat konfiguraasi lahirnya peraturan perundang-undangan dimaksud.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sangat terasa. Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang amanah kepemimpinan yang mempunyai tugas pengganti kenabian harus meletakkan dasar-dasar hukum sebagai panglima kebijakan.
Data pengkajian dan analisa ini menggunakan pendekatan historis. Data berasal dari studi kepustakaan, dengan mengetengahkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian baik berupa literatur-literatur, dokumen, arsip dan beberapa karya ilmiah.