Islam memandang listrik sebagai bagian dari kepemilikan umum, idealnya dikuasai oleh negara. Kata “dikuasai” masih menjadi dilema, karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam usaha penyediaan tenaga listrik. PT PLN (Persero) sebagai BUMN diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, PT PLN (Persero) tidak luput dari hambatan dan masalah. Sehingga swasta dapat berapartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Diskursus mengenai ketenagalistrikan ini, fokus kajiannya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), sekaligus bagaimana aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.
Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan beberapa sumber lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Adapun hasil penelitian ini adalah PT PLN (Persero) tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, melainkan sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sebagai BUMN, PT PLN (Persero) diberikan prioritas pertama dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Selain itu, Islam memandang listrik sebagai kepemilikan umum yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik sudah mengandung unsur maṣlaḥah dan sesuai dengan kaidah Taṣarruf al-Imam ‘ala Al-Ra’iyyah Manuṭun bi Al-Maṣlahah selama masih dalam penguasaan negara. Dalam arti, pemerintah masih mengontrol keterlibatan swasta, baik dari wilayah usaha, izin usaha, serta tarif listrik yang dijual kepada masyarakat.