Sistem perwakilan di Indonesia mengalami perubahan dinamis. Disertasi ini mendiskusikan tiga masalah: (1) Bagaimana sistem perwakilan di dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara Tahun 1950, dan UUD Tahun 1945 hasil amandemen ke-4 dalam perspektif nilai-nilai demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam? (2) Mengapa terjadi dinamika sistem perwakilan dalam konstitusi Republik Indonesia? (3) Sistem perwakilan seperti apa yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menurut demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam? Disertasi ini merupakan kajian sosio legal. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Disertasi ini menunjukan bahwa: (1) Sistem perwakilan yang ada di dalam UUD 1945, sesuai dengan demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam. Konstitusi RIS, UUDS 1950 sesuai dengan filsafat politik Islam, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan demokrasi Pancasila. Sedangkan sistem perwakilan yang ada di dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam. (2) Dinamika sistem perwakilan di dalam konstitusi Republik Indonesia terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dan politik dan diikuti dengan tindakan elit politik untuk melakukan perubahan konstitusi. (3) Sistem perwakilan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menurut demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam adalah sistem perwakilan yang input-nya menggunakan tiga sistem perwakilan. Sistem perwakilan tersebut yaitu: (a) Sistem perwakilan politik (political representative), berupa anggota lembaga Perwakilan yang dipilih melalui Pemilu, (b) sistem perwakilan fungsional (functional representative) berupa anggota lembaga perwakilan yang berasal dari utusan golongan-golongan, dan (c) sistem perwakilan wilayah (territorial representative), yaitu anggota lembaga perwakilan yang berasal dari utusan daerah. Sistem perwakilan yang tepat menurut demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam adalah sistem perwakilan yang didalamnya terdapat lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Lembaga perwakilan rakyat tertinggi tersebut merupakan tempat dimana kedaulatan rakyat berada (locus of sovereignty). Kewenangan dalam pemilihan Presiden / Wakil Presiden, penetapan UUD, dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mestinya ada pada MPR.