Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menyebutkan pasangan nikah siri dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat dalam mengajukan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri nampak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedang ayat (2) berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pencatatan ini menghasilkan buku nikah yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan latar belakang masalah tersebut, penelitian yuridis normative dan pendekatan maqāṣid asy-syarīʿah ini menjelaskan beberapa temuan.
Pertama, ditinjau dari tujuan syariah, regulasi tentang kartu keluarga nikah siri dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara, secara substansi dapat diterima sebagai langkah afirmasi. Tegasnya kartu keluarga nikah siri bukan sebagai legalisasi pasangan nikah siri oleh negara. Kartu keluarga nikah siri sebagai afirmasi dari negara untuk mencatat peristiwa kependudukan berupa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian sebagaimana amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kedua, kartu keluarga nikah siri yang tidak memiliki legalitas sebagai dasar pemenuhan hak hidup, keperdataan maupun akses public menjadikan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak dapat memenuhi prinsip hifdzun an-nasl, hifdzul maal dan hifdzun an-nafs.
Ketiga, dalam perspektif maqāṣid asy-syarīʿah perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri. Dengan demikian afirmasi ini mendorong pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah dan kartu keluarga yang legal dan sesuai dengan maqāṣid asy-syarīʿah.

ABSTRACT:
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 09 of 2016 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership which stipulates that married couples can use a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) as a requirement in applying for a family card for unregistered married couples seems to be contrary to laws and regulations regarding marriage. Where in Law Number 1 of 1974 Article 2 (1), Marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. While paragraph (2) each bookkeeping is recorded according to the applicable laws and regulations. This registration produces a marriage book which is the basis for issuing family cards and other population documents. Against the background of these problems, this normative juridical research and maqashid sharia approach explain several findings.
First, from the point of view of Sharia objectives, regulations regarding family cards for unregistered marriage to fulfill citizens' basic rights can be substantially accepted as an affirmative measure. Strictly speaking, the unregistered marriage family card is not the legalization of such marriage by the state. The family card for siri marriage is an affirmation from the state to record population events in the form of births, marriages, divorces and deaths as mandated by Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.
Second, family cards for unregistered marriages that do not have legality as a basis for fulfilling the right to life, civil rights and public access make family cards for unregistered marriage partners unable to fulfill the principles of family, property, and soul preservation.
Third, in the perspective of maqahid sharia, it is necessary to reconstruct the regulation on the affirmation of the siri family marriage card by setting the validity period of the siri family marriage card as a pause to prepare the marriage certificate for the unregistered marriage partner. Thus this affirmation encourages unregistered married couples to carry out marriage certificates and family cards that are valid and per maqashid sharia.