Praktik perkawinan beda agama sekarang ini, sebagian besar pasangan memilih untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan, dalam penelitian ini membahas mengenai 7 (tujuh) penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, 6 (enam) di antaranya diizinkan dan 1 (satu) ditolak, penetapan ini berdasarkan Sistem informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tahun 2018-2022? (2) Bagaimana keabsahan nikah beda agama menurut pandangan dari masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri tahun 2018-2022?. Jenis dari penelitian yang digunakan ialah normatif yang berfokus pada analisis penetapan Pengadilan Negeri, dengan pendekatan sosio legal, melalui pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian mengidentifikasi fakta hukum, memeriksa hukum, dan menerapkan hukumnya.
Hasil penelitian: (1) Pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama secara yuridis berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, filosofis hakikat dan tujuan perkawinan ialah sakīnah, mawaddah, waraḥmah belum dapat dicapai, teologis berdasarkan pandangan agama-agama secara tekstual melarang perkawinan tersebut dan sosiologisnya kebutuhan masyarakat demi menghindari pelanggaran norma agama “samen laven”, namun dalam kultur masyarakat Indonesia perkawinan ini masih tidak diterima. (2) Perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama adalah sah, sedangkan dalam hukum positif perkawinan tersebut sah selama tidak ada pihak yang keberatan dan hanya sebatas prosedur dalam hal administrasinya.