Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pengaturan zakat atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka maqasid asy-syari'ah, dengan fokus pada penerapannya dalam konteks ekonomi modern. Rumusan masalah yang diangkat mencakup tiga aspek utama: mengapa pengaturan zakat atas HKI menjadi suatu keharusan dalam konteks ekonomi modern, bagaimana konsep zakat HKI sesuai dengan perspektif maqasid asy-syari'ah, dan bagaimana implementasi zakat HKI dilakukan di Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqasid asy-syari'ah menurut Jasser Audah, yang menekankan pada tujuan utama syariah seperti kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan dukungan terhadap pengetahuan dan inovasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan mendesak untuk mengatur zakat atas HKI. Pertama, hal ini penting karena mengakui nilai ekonomi HKI, mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil, dan mendorong pengembangan pengetahuan serta inovasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan efektif dalam konteks ekonomi modern, memungkinkan tujuan maqasid asy-syari'ah dicapai secara lebih luas. Kedua, konsep zakat atas HKI dari perspektif maqasid asy-syari'ah merupakan upaya untuk menjadikan prinsip-prinsip syariah relevan dengan realitas kontemporer. Dengan mengatur zakat atas HKI, hukum Islam dapat tetap efektif dalam mencapai tujuan utama maqa>s} id asy-syari>'ah. Hal ini menggambarkan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Ketiga, implementasi zakat atas HKI di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dari perspektif hukum dan sosial. Meskipun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pendapatan dari HKI harus dizakati, tidak ada regulasi hukum eksplisit yang mengatur kewajiban ini. Temuan utama atau kebaruan dari penelitian ini adalah pengaturan zakat atas HKI dalam kerangka maqasid asy-syari'ah, yang tidak hanya menunjukkan kemampuan adaptasi hukum Islam tetapi juga memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai alat penting untuk redistribusi kekayaan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dengan regulasi yang jelas, zakat atas HKI dapat dioptimalkan untuk manfaat sosial dan ekonomi, memastikan bahwa nilai ekonomi HKI juga berperan dalam pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada literatur mengenai zakat dan ekonomi Islam serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan zakat atas HKI secara efektif di Indonesia.

ABSTRACT:
This study aims to explore and examine the regulation of zakat on Intellectual Property Rights (IPR) from the perspective of maqasid asy-syari'ah, focusing on its application in the context of the modern economy. The research questions address three main aspects: why the regulation of zakat on IPR is necessary in the modern economic context, how the concept of zakat on IPR fits within the framework of maqasid asy-syari'ah, and how the implementation of zakat on IPR is carried out in Indonesia. The theoretical framework used in this study is the maqasid asy-syari'ah according to Jasser Audah, which emphasizes the primary objectives of sharia such as public welfare, social justice, and support for knowledge and innovation. The research method applied is qualitative with a descriptive-analytical approach. The study's conclusions indicate several urgencies for regulating zakat on IPR. First, it is important because it recognizes the economic value of IPR, supports a fairer redistribution of wealth, and encourages the development of knowledge and innovation. Thus, applying sharia principles remains relevant and effective in the modern economic context, allowing the objectives of maqasid asy-syari'ah to be achieved more broadly. Second, the concept of zakat on IPR from the perspective of maqasid asy- syari'ah reflects an effort to make sharia principles relevant to contemporary realities. By regulating zakat on IPR, Islamic law can remain effective in achieving the primary objectives of maqasid asy-syari'ah. This demonstrates the flexibility of Islamic law in adapting to changing times and the needs of modern society. Third, the implementation of zakat on IPR in Indonesia faces several main challenges from both legal and social perspectives. Although there is a fatwa from the Indonesian Ulama Council (MUI) stating that income from IPR must be subject to zakat, there are no explicit legal regulations governing this obligation. The main finding or novelty of this study is the regulation of zakat on IPR from the perspective of maqasid asy-syari'ah, which not only demonstrates the flexibility of Islamic law but also paves the way for utilizing intellectual wealth as a crucial instrument for wealth redistribution and sustainable economic development. With clear regulations, zakat on IPR can be optimized for social and economic benefits, ensuring that the economic value of IPR also contributes to community development and poverty alleviation. This study provides significant contributions to the literature on zakat and Islamic economics, as well as offering practical guidance for governments and relevant stakeholders to effectively implement zakat on IPR in Indonesia.