Saat ini Transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja, namun banyak sekali transaksi jual beli secara online maupun dalam dunia digital. Salah satunya jual beli tanah metaverse pada platform decentraland. Bentuk dari tanah metaverse pada platform decentraland tidak nyata. Sehingga menimbukkan polemik mengenai status kepemilikan maupun hukum jual beli. Khusus mengenai tanah metaverse pada platform decentraland, fokus kajiannya adalah untuk mengetahui kedudukan tanah virtual menurut hukum Islam, sekaligus mengetahui hukum jual beli tanah metaverse pada platform decentraland dalam perspektif hukum Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pengguna platform decentraland, pemilik tanah metaverse platform decentraland dan beberapa sumber lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, kitab-kitab dan semua bentuk tulisan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Tanah virtual metaverse bisa dapat dikatakan sebagai harta karena telah memenuhi unsur-unsur dan karakteristik harta. Dapat diambil kemanfaatannya melalui adanya pemanfaatan atas tanah virtual dengan dibangun, disewakan serta terdapat praktik jual beli sehingga menandakan bahwa tanah virtual tersebut memiliki nilai ekonomis. Ditinjau dari rukun dan syarat sah jual beli, jual beli tanah metaverse pada platform decentraland sudah terpenuhi. Akan tetapi, mata uang yang digunakan dalam pembayaran dihukumi haram oleh MUI karena menggunakan cryptocurrency yang mengandung unsur gharar dan dharar. Agar jual beli tanah metaverse sah, penulis menawarkan solusi untuk selektif memilih platform jual beli tanah metaverse yang tidak menggunakan mata uang cryptocurrency sebagai alat pembayarannya. namun menggunakan cryptocurrency yang telah memiliki sil’ah dan underlying sebagai alat tukar (barter). Atau menggunakan mata uang yang telah di sah kan oleh pemerintah.