Istilah marital rape atau kekerasan seksual dalam rumah tangga telah menjadi sorotan hukum nasional dan internasional. Padahal, pada dasarnya perkawinan memiliki prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf, ketentuan dan relasinya telah diatur dalam hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam aliran feminisme juga dinyatakan bahwa relasi suami istri haruslah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (mutualisme). Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui marital rape dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia, (2) untuk mengetahui marital rape dalam perspektif feminisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif, sosiologis dan fiosofis. Sumber data primernya yaitu hukum perkawinan yang ada di Indonesia tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta feminisme. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen resmi, kitab, buku teks, jurnal hukum atau hasil penelitian lain yang masih terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka dari semua hasil pengumpulan data baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal maupun penelitian lain yang berkaitan dengan marital rape.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Marital Rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari definisi, tujuan, hak dan kewajiban, serta perjanjian perkawinan dan taklik talak. (2) Marital Rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan juga tidak sesuai dengan pemikiran kaum feminis. Diantara upaya yang diusung oleh kaum feminis adalah dengan mereinterpretasi teks-teks keagamaan, merekonstruksi budaya patriarki, serta kriminalisasi kasus Marital rape.