Judul : Pergeseran Hak Kebebasan Beragama dalam Islam: Dari
S{ah}i>fah Al-Madi>nah ke Al-Syuru>t} Al-‘Umariyyah
Penulis : Khoirul Anwar
NIM : 1800029034
Aturan bagi non muslim dalam literatur fikih sarat dengan pembatasan hak dalam menganut dan menjalankan agama. Aturan ini berasal dari sumber hukum berupa Al-Syuru>t} Al-‘Umariyyah yang oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dipercaya dibuat oleh Umar bin Khat}ab, tapi secara riwayat lemah dan tidak termaktub di dalam literatur sejarah Islam awal. Fikih yang mengatur kehidupan non muslim ini sejak dirumuskannya hingga sekarang kerap kali dijadikan sebagai sumber hukum oleh sebagian umat Islam dalam memberikan jawaban hukum atas sejumlah problematika yang melibatkan non muslim, seperti hukum non muslim menjadi pegawai administrasi negara, non muslim menjadi kepala negara atau kepala daerah, status non muslim yang tinggal di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, dan yang lainnya. Jawaban yang mengacu pada literatur fikih klasik menimbulkan sejumlah tuduhan negatif bahwa umat Islam tidak bisa menerima HAM. Menyikapi persoalan demikian, setidaknya sejak terjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 sejumlah sarjana muslim merumuskan fikih baru bagi non muslim dengan mengacu pada sumber hukum berupa S{ah}i>fah Al-Madi>nah, dokumen perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan muslim lintas suku di Madinah yang isinya sarat dengan kebebasan individu dalam menganut dan menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang demikian penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada tiga hal. Pertama, konstruksi hak kebebasan beragama dalam S{ah}i>fah Al-Madi>nah. Kedua, konstruksi hak kebebasan beragama dalam Al-Syuru>t} Al-‘Umariyyah. Ketiga, membandingkan serta menganalisis S{ah}i>fah Al-Madi>nah dan Al-Syuru>t} Al-‘Umariyyah dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya kedua dokumen tersebut. Untuk menjawab rumusan ketiga masalah ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa buku, disertasi, jurnal, dan sumber lainnya dengan pendekatan atau cara pandang uji riwayat dan pendekatan sejarah.
Konstruksi kebebasan beragama dalam S{ah}i>fah Al-Madi>nah berdiri di atas prinsip penghormatan kepada manusia, persaudaraan, dan keadilan. Karenanya semua orang yang berada di dalam kesepakatan ini memiliki hak menjalankan kebebasan yang sama, juga mendapatkan hak politik, sosial, dan ekonomi yang setara. Dalam al-Syurut} al-‘Umariyyah aturan beragama lahir dari kepentingan politik kekuasaan, yakni dalam rangka melanggengkan dan memperluas wilayah kekuasaan para penguasa Arab-Islam yang dimulai sejak permulaan Dinasti Umayyah, sehingga yang terjadi bukan kebebasan, melainkan berbagai pembatasan melalui sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap non muslim. Kedua dokumen bersejarah ini lahir dari faktor yang berbeda, S{ah}i>fah Al-Madi>nah lahir dari misi kenabian Muhammad SAW yang menjunjung tinggi kemanusiaan melalui ikatan umat (ummah) sebagai ganti dari kabilah yang menjadi sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam, sedangkan al-Syurut} al-‘Umariyyah berasal dari Dinasti Umayyah yang sangat fanatik dalam kabilah dan agama untuk kepentingan kekuasaan. Fanatisme yang berbasis pada kepentingan kekuasaan akan melahirkan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda, sedangkan misi agama justru sebaliknya.