Tingginya kasus intoleransi beragama disertai dengan kekerasan telah terjadi di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa tahun 2014-2019 jumlah peristiwa intoleransi mencapai 37 kasus. Tingginya angka tersebut menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar agama dan mengganggu interaksi masyarakat dalam kehidupan beragama. Fenomena tersebut mendorong Kementrian Agama menetapkan kebijakan dan melakukan langkah-langkah kongkret dalam menerapkan konsep moderasi beragama guna mencegah meluasnya kasus intoleransi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan moderasi beragama di Provinsi DIY.
Riset ini merupakan studi deskriptif kualitatif memakai pendekatan Komunikasi Islam yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, observasi langsung di lapangan, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang meliputi pejabat Kementrian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh spiritual, 10 orang tokoh budaya tersebar di lima kabupaten dan kota.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kementrian Agama Provinsi DIY telah mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama melalui tiga bentuk: sosialisasi, institusionalisasi, dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa dalam perspektif Komunikasi Islam, ketiga hal itu mencerminkan prinsip komunikasi teologis, psikologis, sosiologis, humanis, spiritual, rasional, rekonstruktif, integralistik dan qurani. Temuan penelitian ini memperkuat teori Komunikasi Islam dalam konteks penerapan konsep moderasi beragama.

ABSTRACT:
Cases of violence due to religious intolerance have occurred in the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the past five years. According to the data, intolerance incidents reached 37 cases between 2014 and 2019, causing disharmony in inter-religious relations and disrupting people's interactions in religious life. This phenomenon encourages the Ministry of Religious Affairs to develop policies and take concrete steps toward implementing the concept of religious moderation to prevent the spread of cases of intolerance. This study aims to describe and analyze the policy of religious moderation in the DIY Province.This study is a qualitative descriptive research with an Islamic communication approach based on primary and secondary data. Data were collected through documentation techniques, direct field observations, and interviews. Interviews were conducted with ten resource persons in five regencies and cities, including the Ministry of Religious Affairs officials, religious leaders, community leaders, spiritual leaders, and cultural leaders.
The study results found that the DIY Provincial Ministry of Religious Affairs implements religious moderation policies through three activities: socialization, institutionalization, and evaluation. Furthermore, from the perspective of Islamic communication, these activities have reflected the principles of theological, psychological, sociological, humanist, spiritual, rational, reconstructive, integralist, and Qur'anic communication. The study findings strengthen the Islamic Communication Theory in applying the concept of religious moderation.