Buku ini menyajikan konsep kebebasan beragama serta permasalahan-permasalahannya, baik dalam tataran juridis, filosofis, maupun empiris. Permasalahan kebebasan beragama tidak saja terdapat dalam UU PNPS, Peraturan Daerah, bahkan dalam tataran implementasinya masih terdapat permasalahan diskriminasi, truth claim pemahaman keagamaan, dan kekerasan atas nama agama yang disebabkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Oleh karenanya buku ini menawarkan diskursus filosifis dan kajian politik hukum tentang kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan buku ini menawarkan konstruksi baru konsep kebebasan beragama di Indonesia, yaitu (1) merubah paradigma positivistik kepada paradigma integratif pada konstruksi hukum kebebasan beragama di Indonesia; (2) Negara harus menjamin kebebasan beragama setiap warga negara, baik di ranah intermum dalam konteks beraqidah, ataupun ekstermum dalam konteks beribadah dan bermuamalah dengan batasan nilai pancasila, keadilan dan kemaslahatan umat; (3) negara tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti agama tertentu, termasuk enam agama "pemerintah" (4) negaralah yang harus menghukum orang yang melanggar ketertiban, kemaslahatan umat, dan keamanan negara dalam pelaksanaan kehidupan beragama di masyarakat