Fenomena tingginya kasus pernikahan siri menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang dapat merugikan suami, istri maupun anak. solusi dari perkawinan di bawah tangan ialah dengan isbat nikah. Sebagaimana pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Pemalang menerima kasus permohonan Isbat Nikah terbanyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainya yang ada di Jawa Tengah, dengan jumlah 84 Putusan isbat nikah. Adapun permohonan tersebut tidak semua dikabulkan oleh hakim, terdapat 2 putusan yang gugur, 3 dicabut dan juga 2 putusan yang ditolak. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas akibat hukum penolakan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021 terhadp anak dan harta perkawinan. jenis penelitian yang digunakan ialah library research yang bersifat kualitatif, dan sumber data primer dalam penelitian ini ialah data salinan Putusan Isbat Nikah pada tahun 2021. Sedangkan data sekunder ialah buku yang berkaitan dengan perkawinan, hak anak serta harta bersama dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penolakan isbat nikah pada putusan No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml bahwasanya kedua perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan isbatnya dan perkawinannya dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara. Dengan demikian dalam istri tidak berhak menerima dan menuntut pembagian harta bersama, disisi lain kasus seperti ini status dan hak anak juga menerima kerugian dan perlakuan tidak adil. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materil dalam No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP, dalam putusanya mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum secara keperdataan bagi anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, putusan MK ini diharapkan menjadi terobosan baru bagi hukum perkawinan Indonesia.