Para ulama berbeda dalam beberapa tingkatan manfaat maupun dalam ijtihad hukum. Aturan-aturan yang dipercayakan dalam urusan baik dan buruk, yurisprudensi menjadi acuan dalam pertimbangan Syari’ah. Melalui ragam fariasi sesuai dengan fakta perilaku menjadi tujuan atas sarana di mata hukum dan masyarakat.
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana hak seksual suami istri dalam kitab-kitab fiqh Arab? (2) Bagaimana dinamika hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia? Permasalahan ini dibahas melaluli Studi pustaka (Library research), dengan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis, dan melalui pendekatan historis-kritis-kontekstual.
Kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik hak seksual dalam kitab-kitab fiqh Arab lebih patriarhat. Artinya istri tidak punya hak menuntut atau meminta suami memenuhi hasrat seksualnya. Kedudukan suami yang paling tinggi dan memiliki hak untuk dilayani, bahkan memaksa istri memenuhi Hasrat seksualnya. Konsep patriarhat tergambar lewat kitab Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar Juz IV, Al-Muwathṭha’, Al-Umm juz 9 terjemah, Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī jilid I, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 9, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah Juz 4, ‘Uqūd al-Lujaīn, Al-Iḥyā’Ūlūm al-Dīn juz II. 2) Di dalam hukum perkawinan Indonesia hak seksual suami istri menjadi seimbang, yang diwakili oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 ayat 3 tentang kedudukan suami istri adalah seimbang. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya telah menyetuh berbagai aspek paling mendasar dari HAM (hak asasi manusia) yakni al-Musāwah (kesetaran), al-hurriyyah (kebebasan bertindak), dan Hifzh al-Nasl (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas). Dasar dalam hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi suami maupun istri dengan system bilaterala. Berpegang pada prinsip al-ta’āwuni (kerja sama), prinsip at-taradii (kerelaan antara kedua belah pihak), prinsip tafahum (saling memahami), prinsip mu’asyarah bi al-Ma’rūf (hubungan relasi yang baik), dan prinsip kemaslahatan serta Hak Asasi Manusia.