Karya tulis ini hanya melihat suatu tradisi dalam akad nikah yang dilakukan oleh Jam’iyyah Rifa’iyyah. Tradisi ini dilakukan sejak masa KH. Ahmad Rifa’i yakni pada masa kepemerintahan kolonial Belanda, yang mana pernikahan yang dilakukan pada masa itu dianggap tidak sah dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan yakni penghulu tunduk terhadap kepemimpinan kolonial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada masa sekarang ṣiḥḥaḥ masih relevan untuk dilakukan atau sudah tidak relevan, serta bagaimana ṣiḥḥaḥ dalam perspektif Fiqiḥ dan hukum perkawinan Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan, teknik penggalian data dengan cara observasi ke lapangan, wawancara kepada para pihak terkait seperti kyai/tokoh agama Rifa’iyah dan jema’ah, serta dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi hukum, menelaah sikap berhukum masyarakat Jema’ah Rifa’iyah sebagai Jam’iyyah yang ada di Indonesia dan berbudaya. Penganalisisan data secara interaktif yakni reduksi data, display data, dan ferifikasi data.
Melalui teknik penelitian, dihasilkan sebuah data yang menunjukkan pelaksanaan ṣiḥḥaḥ yakni persiapan sebelum dilaksanakannya ṣiḥḥaḥ seperti dilakukan adanya perundingan keluarga dan tokoh agama menyangkut pemilihan wali dan saksi nikah. Hal-hal perlu dilakukan oleh calon pengantin yakni belajar ilmu-ilmu pernikahan, pembenahan dua kalimat syahadat. Ṣiḥḥaḥ perspektif Fiqiḥ merupakan tajdid al-nikah. Hukum perkawinan Indonesia dan KHI tidak menjelaskan mengenai pengulangan perkawinan. Dilakukannya ṣiḥḥaḥ hingga kini merupakan salah satu upaya pelestarian tradisi, meskipun maknanya sudah mengalami pergeseran sebagai tabarruk-an.