Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan baik dari suami maupun istri. Permasalahan yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah persoalan harta bersama, seringkali menimbulkan perselisihan kedua belah pihak dalam pembagiannya. Dari 30 putusan banding mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021, terdapat lima putusan yang disparitas dalam pembagian harta bersama tidak menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama.
Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: mengapa terjadi disparitas putusan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembagian harta bersama? dan bagaimana implikasinya disparitas putusan pembagian harta bersama terhadap kepastian hukum? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan hukum normatif, yaitu meneliti produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang harta bersama dan dari sumber data berupa putusan pengadilan dan literarur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan spesifikasi mempertajam penelitian pada putusan Hakim yang menyangkut pembagian harta bersama dan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum.
Dalam Penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang disebabkan kekosongan hukum materiil di mana Majelis Hakim harus menyimpangi secara contra legem terhadap pasal 97 KHI karena adanya fakta hukum di mana dalam pembagian harta bersama hakim mempertimbangkan berdasarkan nilai keadilan kontribusi antara mantan suami dan mantan istri yang harus diputuskan dengan bagian tertentu pula, dan implikasinya terhadap kepastian hukum hakim dapat melakukan penemuan hukum (ijtihad) sehingga putusan tentang pembagian harta bersama yang dijatuhkan mengandung nilai keadilan dan nilai kepastian hukum agar tercipta kaidah hukum yurisprudensi yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam bidang pembagian harta bersama.