Lahirnya Lembaga Dauroh Poligami Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perUndang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan baik, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dan untuk mengetahui praktik poligami pada lembaga Dauroh Pologami Indonesia perspektif perundang-undangan di Indonesia. Studi dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimanakah Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia? (2) Bagaimana Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif perUndang-undangan di Indonesia?.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dengan menggunakan pendekatan studi analisis kritis dalam perundang-undangan. Data yang di gunakan yaitu pengumpulan data dengan interview mendalam, observasi dan dokumnetasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indoenesia (LDPI) memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh secara mutlak. Asas pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Monogami menjadi solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak mampu. LDPI menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan praktik poligami pada Lembaga DPI dalam perpektif Undang-undang di Indonesia memandang bahwa praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Dengan demikian Undang-undang memandang dan menimbang bahwa praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak legal secara hukum yang berlaku di Indonesia.