Tingginya angka perceraian di Indonesia, menuntut Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu cerminan kekuasaan peradilan secara efektif demi ketertiban dan kepastian hukum yang mengayomi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana putusan dan eksekusi hak suami isteri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pemenuhan hak suami isteri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (3) Bagaimana konstruksi hukum yang lebih menjamin pemenuhan hak suami isteri pasca putusan pengadilan?
Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian yuridis sosiologis, untuk menganalisis reaksi dan interaksi antara norma hukum in abstracto yang berfungsi dalam masyarakat dalam wujud norma hukum in concreto dalam putusan Pengadilan Agama. Semua data dianalisis dengan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif. Sumber data primer yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 2.400 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2019 dan 2020. Data primer tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan para hakim, panitera bidang hukum dan staf Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dan penasehat hukum.
Kajian ini menujukkan bahwa: (1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum optimal dalam mengimplementasikan hak-hak suami isteri dalam amar putusannya. Hal tersebut terlihat dari 2.400 perkara yang telah dianalisis, hanya 61 (9,5%) dari 642 putusan cerai talak dan 5 (0,2)% dari 1706 perkara cerai gugat yang memutuskan hak isteri dan anak pasca perceraian. Meskipun demikian, pada faktanya hanya 12 (18%) putusan saja yang dapat dieksekusi. (2) Pengadilan Agama sesungguhnya memiliki faktor-faktor pendukung seperti kekuasaan yang absolut, putusan yang mengikat, infrastuktur yang memadai, sumber daya manusia serta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk dijadikan alat mengurai faktor-faktor penghambat pemenuhan hak-hak tersebut. (3) Diperlukan rekonstruksi hukum agar pemenuhan hak suami dan isteri pasca perceraian dapat berjalan efektif yaitu Pertama dengan merekonstruksi aspek legal subtance terkait dengan ketentuan hukum materiil dan formil dalam pemberian nafkah iddah, madhiyah, mut’ah, hadhanah, revisi ketentuan pemotongan gaji PNS untuk bekas isteri dan ketentuan iwadh bagi suami dalam perkara khulu’. Kedua, rekonstruksi aspek legal structure dengan optimalisasi hukum perkawinan sebagai a tool of social control dan social engineering dengan menguatkan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai Family Court di Indonesia dengan kewenangan untuk menangani pidana terhadap pelanggaran hak dan kewajiban suami isteri serta pembentukan unit khusus yang mendampingi dan menjamin pelaksanaan eksekusi terkait harta gono goni, nafkah iddah, madhiyyah, mut’ah, dan nafkah hadhanah sebagaimana di negara-negara lain. Ketiga, rekonstruksi aspek legal culture masyarakat dengan pendekatan-pendekatan edukatif berupa kewajiban bagi calon suami isteri mengikuti suscatin, mereformulasi Buku Nikah dan revisi ketentuan ta’lik talak, mereaktualisasi penerapan nilai etika moral dalam perceraian agar tidak terjadi dominasi putusan verstek.