Penelitian ini mengkaji tentang putusan pengadilan agama tentang anak hasil zina, yakni Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. Ada tiga permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: bagaimana amar dan pertimbangan normatif dari dua putusan tersebut? Lalu bagaimana kesimpulan hukum majelis hakim dikritisi dalam metode istinbat{{ hukum Islam? Lalu bagaimana tawaran metode istinbat{{ untuk menghasilkan kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina yang tidak bertentangan dengan munakah}a>t Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-filosofis dan perpaduan antara library dan field research. Data diperoleh melalui kajian bahan hukum (berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, kitab fikih dan fatwa) dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan penekanan pada content analysis. Berdasarkan kajian, ditemukan kesimpulan berikut ini:

Pertama, kedua putusan tersebut berisikan amar pengesahan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Majelis hakim lebih menekankan penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak daripada menggunakan Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, metode istinbat{{ yang dipakai majelis hakim bertentangan dengan mas}lahah mursalah sehingga kesimpulan hukumnya berbeda dengan pemikiran fukaha’. Majelis hakim lebih menitikberatkan kepada kepentingan maslahat individual anak hasil zina dibandingkan dengan maslahat umum (mas}lahah mursalah) yakni sakralitas perkawinan.

Ketiga, tawaran metode istinbat{{ pemakaian is}tis}lahi adalah menyelesaikan ta’arud} al adillah (antara kemaslahatan individual anak hasil zina dengan kemaslahatan sakralitas perkawinan) melalui al-Jam’u wa Taufiq (kompromisasi kepentingan). Kemaslahatan yang diberikan kepada anak hasil zina sebatas kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan sakralitas perkawinan. Oleh sebab itu, tawaran kesimpulan hukumnya adalah menghasilkan perlindungan hak keperdataan seperti yang telah dikonsepsikan Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina, yakni tetap memberikan hubungan keperdataan sebatas tanggungjawab bapak biologis atas kebutuhan hidup anak hasil zina tetapi tanpa hubungan nasab, waris dan wali.