Demokrasi desa dimulai lewat UU No. 22/1999 yang merupakan bentuk dari agenda reformasi yang salah satunya adalah desentralisasi dan otonomi daerah akan dipraktikan. Desa merupakan sistem yang terpisah dan otonom dengan adat istiadat, hukum, dan tradisinya sendiri. Hal ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan keragaman yang dapat menjadikan desa sebagai bentuk bangsa yang lebih murni. Selanjutnya lewat UU No.6/2014 tentang Desa pasal 1 ayat empat yang mengatakan peran BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoktratis.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori governability. Dimana teori ini digunakan untuk melihat kapasitas desa dalam menjalankan agenda otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menarasikan serta melihat bagaimana peran BPD dalam peran politiknya untuk pembangunan infratruktur desa dan bagaimana dinamika yang terjadi dilapangan. Dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya.
Hasil penelitian ini dapat diringkas pada dua poin penting. Pertama, bagaimana peran anggota BPD paciran telah dijalankan sesuai dengan tupoksinya sebagai wakil dari masyarakat wilayah tersebut akan tetapi kurangnya keterlibatan dari masyarakat sendiri yang membuat alur dari keterwakilan itu sendiri yang kurang berjalan dengan baik. Kedua, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban sosial dalam proses demokrasidi desa Paciran masih rendah, terutama dalam kegiatan evaluasi bersama pemerintah desa terkait pembangunan, Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban Dana Desa Paciran.

ABSTRACT:
Village democracy was initiated through Law No. 22/1999, which is a form of reform agenda, one of which is decentralization and regional autonomy will be practiced. The village is a separate and autonomous system with its own customs, laws and traditions. This, among other things, aims to increase the diversity that can make the village a purer form of nation. Furthermore, through Law No.6/2014 on Villages article 1 paragraph four which says the role of BPD is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are determined democratically.
Data analysis in this study uses governability theory. Where this theory is used to see the capacity of the village in carrying out the village autonomy agenda. This research uses a qualitative method with a case study approach that narrates and sees how the role of BPD in its political role for the development of village infrastructure and how the dynamics that occur in the field. With the process of interviews, documentation and also with literature studies from previous related writings.
The results of this study can be summarized in two important points. First, how the role of BPD Paciran members has been carried out in accordance with their duties and functions as representatives of the community of the region but the lack of involvement from the community itself makes the flow of representation itself less well run. Second, the level of community participation in social accountability in the democratic process in Paciran village is still low, especially in joint evaluation activities with the village government related to development, this shows the need to increase transparency and community involvement in the Paciran Village Fund accountability process.