Kelurahan Wonolopo, yang terletak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam berbagai aspek. Hal ini juga didukung oleh Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 tanggal 21 Desember 2012 yang menetapkan kelurahan Wonolopo sebagai salah satu destinasi wisata yang diakui di Kota Semarang. Namun, kendati diakui sebagai desa wisata, perkembangan Wonolopo sebagai destinasi wisata menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kurangnya komunikasi dan transparansi di antara para pelaku wisata di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan serta dampak dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis isu tersebut dari perspektif politik pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat strategi pengembangan yang tunggal dalam pengelolaan Desa Wisata Wonolopo karena absennya suatu kepengurusan yang mengelola desa wisata secara keseluruhan. Sebagai gantinya, strategi pengembangan yang teridentifikasi merupakan inisiatif dari berbagai pihak seperti dua Pokdarwis, pengelola kampung-kampung tematik, dan individu-individu pengelola lainnya. Dampak dari strategi pengembangan yang memberdayakan masyarakat tersebut meliputi peningkatan kreativitas masyarakat sejalan dengan konsep Desa Wisata Wonolopo sebagai destinasi wisata edukasi yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, strategi pengembangan tersebut juga memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat setempat dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya, merangsang pertumbuhan kewirausahaan masyarakat, mengembangkan produk wisata pedesaan, dan melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses pengembangan tersebut.