Kebijakan publik sangatlah berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanyalah menjadi sebuah wacana dan tidak menjadi manfaat. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya di kecamatan Cepiring dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.
Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang di dalamnya terdapat implementasi program Dana Dusun Pemerintah Kabupaten Kendal, yang terkait dengan isi kebijakan dan konteks implementasi serta dampak yang terlihat dan dampak yang tak terlihat, yang diberikan oleh program Dana Dusun terhadap pembangunan desa di Kecamatan Cepiring, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Dana Dusun. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif model Miles, Huberman, dan Saldana dengan melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Pelaksanaan program Dana Dusun yang ada di Kecamatan Cepiring ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program Dana Dusun, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu: 1) Ketidaksiapan dari pihak dusun mengenai mekanisme administrasi, ketidakpahaman pihak dusun atas pembangunan skala menengah dan adanya praktek premanisme politik yang melanggar hukum 2) Kebijakan ini harus melalui banyak tahapan evaluasi karena masih banyak kekurangan dalam pencapaian tujuan kebijakan di dalam PERBUB dana dusun baru satu yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasrana saja yang dapat tercapai dan tujuan lain masih belum tercapai. Ada beberapa saran agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik dan dapat mencapai seluruh tujuan yang ada dalam design kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan mekanisme pengajuan; 2) Pembentukan standarisasi verifikasi yang jelas dan tepat sasaran; 3) Evaluasi kebijakan berkala; 4) Meningakatkan pengawasan kecurangan dilapangan; 5) Memberikan bekal pemahanan kepada dusun selaku penerima bantuan agar kebijakan dapat berjalan lebih lancar; 6) Penetapan kebijakan ini menjadi berbadan hukum yaitu PERDA agar kebijakan ini menjadi permanen dan tidak seenaknya diubah oleh pemerintah kabuapten; 7) Penambahan kuota jumlah penerima bantuan.

ABSTRACT:
Public policy is closely related to the implementation of public policy. Without policy implementation, a policy that has been formulated will only become a discourse and will not be of benefit. Policy implementation is a policy action carried out by administrative actors to achieve the objectives of the policy itself. This research aims to determine, describe and analyze the implementation of the Kendal Regency Government's Hamlet Fund program, especially in Cepiring sub-district, using Merilee S. Grindle's policy implementation model.
This research is qualitative research with a descriptive type and uses a research focus in accordance with Merilee S. Grindle's theory, which includes the implementation of the Kendal Regency Government's Village Fund program, which is related to the policy content and context of implementation as well as visible and invisible impacts, which provided by the Hamlet Fund program for village development in Cepiring District, as well as supporting and inhibiting factors in implementing the Hamlet Fund program. Research data was obtained through observation, interviews and documentation in the field. The data analysis used in this research is descriptive data analysis of the Miles, Huberman, and Saldana model through a process of data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification.
The implementation of the Hamlet Fund program in Cepiring District has gone well in accordance with the objectives of the Hamlet Fund program, but there are still several shortcomings, namely: 1) Unpreparedness on the part of the hamlet regarding administrative mechanisms, lack of understanding on the part of the hamlet regarding medium scale development and the practice of thuggery politics that violates the law 2) This policy must go through many stages of evaluation because there are still many shortcomings in achieving the policy objectives in the new hamlet fund PERBUB, namely increasing the development of facilities and infrastructure that can only be achieved and other goals have not yet been achieved. There are several suggestions so that this policy can run better and achieve all the objectives in the policy design, namely: 1) Simplifying the submission mechanism; 2) Establishment of clear and targeted verification standards; 3) Periodic policy evaluation; 4) Increase monitoring of fraud in the field; 5) Providing understanding to hamlets as recipients of aid so that policies can run more smoothly; 6) Establishment of this policy as a legal entity, namely PERDA, so that this policy becomes permanent and is not changed arbitrarily by the district government; 7) Increase in quota for the number of aid recipients.