Penelitian ini bertujuan ntuk membahas implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan. Mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan berkoordinasi dengan Satpol PP, Juru Pungut Retribusi Sewa Lahan, serta Pemangku Kepentingan Wilayah seperti Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan termasuk penelitian kualitatif enan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan dan dibahas dengan dua prespektif yaitu dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menurut teori Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta pemangku kepentingan lainnya menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satunya adalah pengawasan yang kurang efektif dari pemerintah setempat terhadap kepatuhan PKL terhadap peraturan, seperti penempatan di lokasi yang tidak diizinkan. Masalah lain mencakup kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap pemungutan retribusi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Peningkatan komunikasi, pemahaman, serta pengawasan yang lebih ketat atas pemungutan retribusi dan kepatuhan PKL terhadap peraturan dapat membantu meningkatkan hasil dari implementasi kebijakan ini di masa depan.

ABSTRACT:
This research aims to discuss the implementation of policies for structuring and empowering street vendors on Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan District. Referring to Regional Regulation no. 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Semarang City Street Vendors is implemented by the Semarang City Trade Service and in coordination with Satpol PP, Land Rental Levy Collectors, and Regional Stakeholders such as Districts and Villages. This research uses a case study approach and includes qualitative research with the aim of finding out how the process of implementing policies for structuring and empowering street vendors on Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan District and discussed from two perspectives, namely from the content of the policy and the policy environment according to Grindle's theory. The research results show that the implementation process carried out by the Semarang City Trade Office and other stakeholders faces several serious challenges. One of them is ineffective supervision by the local government regarding street vendors' compliance with regulations, such as placing them in locations that are not permitted. Other problems include a lack of firmness in policy implementation and a lack of adequate supervision of levy collection. This shows the need for increased coordination between local governments, law enforcement and stakeholders to strengthen monitoring, evaluation and coordination systems with all relevant parties to ensure more transparent, accountable and effective policy implementation. Increased communication, understanding, and tighter supervision of levy collection and street vendors' compliance with regulations can help improve the results of implementing this policy in the future.