Desa/Kelurahan Nongkosawit sebelumnya telah menjadi Desa Vokasi pada tahun 2009 yang mewakili Kecamatan Gunungpati. Transformasi Kelurahan Nongkosawit sebagai Desa Vokasi menjadi Desa Wisata berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Nongkosawit. Berdasarkan pada peraturan menteri tersebut, usulan Kelurahan Nongkosawit menjadi Desa Wisata disetujui dan ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui SK Walikota Semarang Nomor 665/407 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Namun dalam pengembangannya, Desa Wisata Nongkosawit belum berkembang dibandingkan dengan Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Wonolopo yang terus melakukan pengembangan di lingkungan desa wisatanya. Peran dari para aktor pelaksana berpengaruh pada proses dan keberhasilan dari program yang telah dirancang sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini mengkaji mengenai implementasi program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dan relasi dari pada aktor-aktor yang terlibat melalui teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi ,dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, ketertinggalan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dari desa wisata lainnya karena proses implementasi program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Program yang telah dibentuk baik oleh Disbudpar maupun Pokdarwis tidak berjalan dengan baik karena kurangnya respon dari lembaga pelaksana seperti Disbudpar dan Kelurahan dalam hal pendanaan. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan adanya pandangan yang berbeda antar aktor pelaksana, serta respon tingkat kepatuhan yang masih sangat sedikit. Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit membutuhkan strategi untuk menarik para aktor pelaksana agar ikut terlibat dalam proses implementasi, sosialisasi dan pembinaan secara khusus pada Desa Wisata Nongkosawit juga menjadi hal yang perlu untuk direalisasikan.

ABSTRACT:
Nongkosawit Village/Subdistrict previously became a Vocational Village in 2009 representing Gunungpati District. The transformation of Nongkosawit Village as a Vocational Village into a Tourism Village is based on Minister of Culture and Tourism Regulation Number PM.26/UM.001/MKP/2010 concerning General Guidelines for the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Tourism Through Tourism Villages with the aim of improving the economy of the community in Nongkosawit. Based on the ministerial regulation, the proposal for Nongkosawit Village to become a Tourist Village was approved and designated as a Tourism Village through Semarang Mayor Decree Number 665/407 concerning the Designation of Kandri Village and Nongkosawit Village, Gunungpati District and Wonolopo Village, Mijen District as Semarang City Tourist Villages. However, in its development, Nongkosawit Tourism Village has not developed compared to Kandri Tourism Village and Wonolopo Tourism Village which continue to develop their tourist village environment. The role of implementing actors influences the process and success of previously designed programs. For this reason, this research examines the implementation of the Nongkosawit Tourism Village development program and the relationships between the actors involved through Merilee S. Grindle's policy implementation theory. Data sources in this research use primary data and secondary data with research data collection using interview, observation and documentation methods. Meanwhile, to analyze the data using a qualitative approach. The results of this research show that the development of the Nongkosawit Tourism Village is lagging behind other tourist villages because the program implementation process is not going well. The programs that have been established by both Disbudpar and Pokdarwis are not running well due to a lack of response from implementing agencies such as Disbudpar and Subdistricts in terms of funding. Apart from that, there is a lack of participation from the community and there are different views between implementing actors, as well as a very low level of response to compliance. The development of the Nongkosawit Tourism Village requires a strategy to attract implementing actors to be involved in the implementation process, socialization and guidance specifically for the Nongkosawit Tourism Village are also things that need to be realized.