Pelayanan kesehatan masih menjadi pelayanan yang sulit didapatkan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah. Melalui kebijakan diatasnya yang mengatur tentang pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan melahirkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian melahirkan program Universal Health Coverage (UHC). Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang beserta dinas-dinas terkait memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat Kota Semarang yang masuk ke dalam kategori ekonomi menengah kebawah secara gratis yang pembiayaannya dibayarkan melalui APBD Kota Semarang. Oleh karena itu, studi ini akan membahas permasalahan utama yaitu bagaimana proses impelementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Semarang Utara sebagai salah satu wilayah yang penduduknya mengalami kemiskinan cukup ekstrem.
Penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam menjawab permasalahan utama. Melalui teori Grindle, permasalahan utama akan dianalisis melalui dua perspektif yaitu perspektif isi kebijakan (content of policy) dan perspektif konteks implementasi (context of implementation). Melalui perspektif isi kebijakan akan menganalisis bagaimana isi kebijakan mempengaruhi proses impelementasi kebijakan UHC di Kota Semarang. Sedangkan melalui perspektif konteks implementasi akan menganalisis bagaimana dinamika dalam kebijakan UHC mempengaruhi proses impelementasi. Penulis menggunkana metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan data untuk dianalisis.
Hasil penelitian ini, pemerintah dan dinas-dinas terkait sudah cukup baik menjalankan program dengan adanya koordinasi yang baik. Namun, masih terjadi kurang tanggapnya petugas pelaksana program dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari pengaktifan kepesertaan yang memakan waktu cukup lama tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis didalam Standar Operasional Pelaksana (SOP) dan juga pemberian pelayanan kesehatan yang terkesan hanya sebagai bentuk formalitas. Perlu juga adanya inovasi agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait proses pendaftaran UHC dan perlunya keterbukaan petugas pelaksana kepada masyarakat terkait proses penetapan kepesertaan program UHC.

ABSTRACT:
Health services are still a service that is difficult for people to obtain, especially for the lower middle class. Fulfilling people's rights to obtain health insurance in the form of adequate health services is the responsibility of the government. Through the above policy which regulates the fulfillment of people's rights in obtaining health insurance, the Mayor of Semarang Regulation Number 43 of 2017 concerning Health Insurance gave birth to the Universal Health Coverage (UHC) program. Through the UHC program, the Semarang City Government and related agencies provide free health services to the people of Semarang City who fall into the lower middle economic category for free, the financing of which is paid through the Semarang City APBD. Therefore, this study will discuss the main problem, namely how the process of implementing the Universal Health Coverage (UHC) policy in North Semarang is one of the areas whose population experiences quite extreme poverty.
This research will use the policy implementation theory put forward by Merilee S. Grindle to answer the main problem. Through Grindle's theory, the main problem will be analyzed through two perspectives, namely the content of policy perspective and the implementation context perspective. Through a policy content perspective, we will analyze how policy content influences the UHC policy implementation process in Semarang City. Meanwhile, through an implementation context perspective, we will analyze how the dynamics in UHC policies influence the implementation process. The author uses a qualitative method with a type of field research that goes through a process of observation, interviews and documentation to obtain data for analysis.
The results of this research show that the government and related agencies have implemented the program quite well with good coordination. However, there is still a lack of responsiveness by program implementing officers in providing services to the community. Starting from activating membership which takes quite a long time, not complying with the provisions written in the Implementing Operational Standards (SOP) and also providing health services which seem to be just a form of formality. There is also a need for innovation so that it is easier for the public to access information related to the UHC registration process and the need for implementing officers to be open to the public regarding the process of determining participation in the UHC program.