Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait biaya tambat labuh kapal di pelabuhan perairan. Kebijakan tersebut tertuang dalam di dalam Lampiran Nomor II Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini dalam penerapannya mendapat perlawanan atau resistensi dari nelayan, salah satunya dari nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) dengan melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi). Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebakan resistensi terjadi dan kurang optimalnya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap, serta bentuk resistensi nelayan di PPS Cilacap dalam merespon kebijakan biaya tambat labuh kapal.
Peneliti menggunakan teori resistensi yang digagas James C. Scott dalam menjawab permasalahan tersebut di atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan berupa pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer peneliti kumpulkan melalu kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan nelayan, HNSI, dan PPS Cilacap, sedangkan data sekunder peneliti kumpulkan melalui buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan internet. Data setelah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi yang dilakukan nelayan di PPS Cilacap atas kebijakan tersebut di atas, dilatarbelakangi faktor ekonomi nelayan yang relatif rendah, faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi aktivitas melaut nelayan di PPS Cilacap, serta kurangnya sosilaisasi yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan tersebut. Adanya resistensi nelayan terhadap kebijakan tersebut, menujukkan bahwa HNSI sebagai wadah bagi nelayan dalam berelasi dengan kekuasaan pada nelayan di PPS Cilacap belum optimal, hal ini terlihat dari kurang optimalmya HNSI dalam memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan, serta belum mampu menciptakan lingkungan kerja nelayan yang positif, dan mengadvokasi kebijkan tersebut di atas. Bentuk resistensi yang dilakukan nelayan di PPS Cilacap, selain berupa resistensi tertutup (transkrip tersembunyi), juga dilakukan secara terbuka (transkrip publik), yaitu berupa audiensi dengan HNSI, dan Pemerintah (dalam hal ini PPS Cilacap), serta melakukan unjuk rasa (demonstrasi) menolak pemberlakuan kebijakan tersebut di atas.

ABSTRACT:
The Government of the Republic of Indonesia has established a policy regarding ship mooring fees at water ports. This policy is contained in Attachment Number II to Government Regulation Number 85 of 2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. In its implementation, this policy received resistance from fishermen, one of which was fishermen at the Cilacap Ocean Fisheries Port (PPS Cilacap) by holding demonstrations. This research seeks to answer problems regarding the factors that cause resistance to occur and the lack of optimality of the All Indonesian Fishermen's Association (HNSI) as a forum for fishermen in relating to the power of fishermen in the Cilacap PPS, as well as the form of resistance of fishermen in the Cilacap PPS in responding to the mooring fee policy anchor the ship.
Researchers use the theory of resistance initiated by James C. Scott to answer the problems mentioned above. This research is qualitative research, where the approach used is a case study approach. The type of data used in this research is qualitative data, which comes from primary data and secondary data. The researcher collected primary data through observation, documentation and interviews with fishermen, HNSI and PPS Cilacap, while the researcher collected secondary data through books, journals, theses, laws and regulations and the internet. After collecting the data, it was then analyzed using the data analysis model from Miles and Huberman.
The results of the research show that the resistance made by fishermen at PPS Cilacap to the policy mentioned above is based on the relatively low economic factors of fishermen, weather and climate factors that influence fishermen's fishing activities at PPS Cilacap, as well as the lack of socialization carried out by the government regarding this policy. The existence of fishermen's resistance to this policy shows that HNSI as a forum for fishermen in relations with the power of fishermen in PPS Cilacap is not yet optimal, this can be seen from the lack of optimality of HNSI in fighting for the rights and interests of fishermen, and has not been able to create a positive working environment for fishermen. and advocate for the above policies. The forms of resistance carried out by fishermen at PPS Cilacap, apart from closed resistance (hidden transcripts), are also carried out openly (public transcripts), namely in the form of hearings with HNSI, and the Government (in this case PPS Cilacap), as well as holding demonstrations (demonstrations). reject the implementation of the above policy.