Kota Semarang adalah kota dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Masalah ketahanan pangan juga menjadi isu yang fundamental yang terjadi di Semarang Hal ini ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah industri dan pembangunan.. Akibatnya luas lahan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang dan berdampak pada hasil panen pertanian yang terus menurun. Dengan kondisi yang demikian membuat hasil panen pertanian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Merespon permasalahan tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan Kebijakan Urban Farming Kota Semarang yang didasarkan pada Perwali No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Kebijakan Urban Farming juga diimplementasikan searah dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
Maka dari itu penelitian ini menganalisis pemaknaan para aktor mengenai kebijakan Urban Farming dan pemaknaan para stakeholder mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Urban Farming dengan menggunakan 2 teori yaitu Critical Discourse Analysis (CDA) milik Norman Fairclough dan teori pemberdayaan yang digagas oleh Mansour Fakih. Pada kajian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat analisis deksriptif. Teori CDA akan digunakan untuk mengetahui pemahaman para aktor mengenai Urban Farming dan wacana yang ada dibaliknya, kemampuan dan kekuasaan aktor dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, dan kontestasi yang terjadi antara aktor dalam memperbutkan wacana. Sedangkan Teori pemberdayaan digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Urban Farming ini melahirkan program-program yang dapat memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Sampangan.
Dari hasil penelitian yang didapatkan mengatakan jika Urban Farming juga menjadi program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemberdayaan diwujudkan dengan berbagai program seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Harapannya dengan bekal berdaya yang didapat oleh masyarakat mengenai Urban Farming bisa menumbuhkan jiwa kemandirian dan keahlian baru yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui Urban Farming menuai pro kontra dikalangan kelompok tani dan masyarakat. KWT Puspitasari dan masyarakat sekitarnya merasa Urban Farming cukup berhasil menjadi program pemberdayaan, namun perspektif lain seperti yang dikatakan oleh KT SBC mengatakan jika kebijakan ini sangat dipaksakan dan memberatkan banyak pihak. Pemberdayaan masyarakat melalui Urban Farming juga melibatkan kuasa dan kendali para aktor sehingga dapat mengendalikan implementasi kebijakan. Kemudian, terjadi juga perebutan dan persaingan wacana dan kepentingan oleh para aktor sehingga mengakibatkan terjadinya kontestasi wacana dalam proses implementasi program pemberdayaan melalui Kebijakan Urban Farming.

ABSTRACT:
Semarang City is a city with quite high population growth and density. The problem of food security is also a fundamental issue that occurs in Semarang. This is exacerbated by the conversion of agricultural land into industrial and development areas. As a result, the area of agricultural land and Green Open Space (RTH) is decreasing and this has an impact on agricultural yields which continue to decline. . Under these conditions, agricultural harvests are unable to meet people's food needs. Responding to these problems, the government finally issued the Semarang City Urban Farming Policy which is based on Perwali No. 24 of 2021 concerning the Semarang City Agricultural Cultivation Movement. The Urban Farming policy is also implemented in line with the community empowerment program carried out by the government.
Therefore, this research analyzes the meaning of actors regarding the Urban Farming policy and the meaning of stakeholders regarding community empowerment through Urban Farming policy using 2 theories, namely Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) and the empowerment theory initiated by Mansour Fakih. This research study also uses qualitative research methods to produce data that is descriptive analysis. CDA theory will be used to determine the actors' understanding of Urban Farming and the discourse behind it, the ability and power of actors to influence policy implementation, and the contestation that occurs between actors in contesting the discourse. Meanwhile, empowerment theory is used to find out how the implementation of the Urban Farming policy has given rise to programs that can empower the community, especially the Sampangan Village community.
From the research results obtained, it is clear that Urban Farming is also a community empowerment program provided by the government. Empowerment is realized through various programs such as outreach, seminars and training. The hope is that the empowered provisions that the community gets regarding Urban Farming can foster a spirit of independence and new skills that will later be used to improve the community's standard of living. Community empowerment through Urban Farming has reaped pros and cons among farmer groups and the community. KWT Puspitasari and the surrounding community feel that Urban Farming is quite successful as an empowerment program, but another perspective, as stated by KT SBC, says that this policy is very forced and burdensome for many parties. Community empowerment through Urban Farming also involves the power and control of actors so they can control policy implementation. Then, there was also struggle and competition for discourse and interests by actors, resulting in discourse contestation in the process of implementing the empowerment program through the Urban Farming Policy.