Konflik penguasaan lahan sudah sering terjadi di Indonesia, dari berbagai kalangan kelompok maupun individu. Pada dasarnya, konflik agraria dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang bergantung pada tanah dan kekayaan alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Banyak dari ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok ini, termasuk penyingkiran, eksploitasi, dan penindasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah negara, perusahaan besar, maupun proyek antara kedua belah pihak, belum lagi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak secara langsung. Penelitian ini membahas terkait konflik penguasaan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Pakalanlampam dan Tulung Selapan, dan Lima Desa, terutamanya di Desa Jerambah Rengas. Mengakarnya dan menjadi rumit karena gejolak yang terjadi besar dilatar belakangi oleh pemerintah setempat dengan mendorong investor asing masuk. Tujuan penulis mengankat tema ini untuk mengetahui Akar yang terjadi sebagai awal dari terjadinya konflik ini, dan melihat aktor dari konflik yang terjadi melalui peran dan kepetingannya sebagai seorang aktor dalam kontestasi yang dilakukan pada konflik penguasaan lahan anatar Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma.
Untuk memudahkan penelitian kali ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Shimon Fhiser (2000) yaitu Pohon Konflik (Conflict Tree), dan Pemetaan Konflik (Conflict Mapping). Sebagai alat pembantu dalam mengalisis konflik yang terjadi dari sebab, inti, dan akibat konflik, dan melihat siapa dalang dibalik konflik yang terjadi yang mereka jalankan dengan perannya masing – masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna menganalisis konflik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hasil dari penemuan penulis pada penelitian ini adalah, konflik penguasaan lahan yang terjadi sebagaian besar dipengaruhi oleh pemerintah desa berupa kebijakannya untuk memberikan legalitas kepada pihak PT dalam proses pembebasan lahan, tidak dapat dibendung lagi masyarakat yang lahannya diberikan dengan cuma – cuma melakukan perlawanan terhadap kedua pihak. Hal inilah yang menjadi awal dari terjadinya konflik yang melibatkan banyak pihak dan menarik untuk diteliti.

ABSTRACT:
Land tenure conflicts have often occurred in Indonesia, from various groups and individuals. Basically, agrarian conflicts are experienced by vulnerable groups who depend on land and natural resources, such as farmers, fishermen, and indigenous peoples. Many of the injustices experienced by these groups include exclusion, exploitation, and oppression, whether perpetrated by state governments, large corporations, or projects between the two parties, not to mention conflicts that occur between the two parties directly. This research discusses land tenure conflicts that occur in Ogan Komering Ilir Regency in two sub-districts, namely Pakalanlampam and Tulung Selapan, and five villages, especially in Jerambah Rengas Village. It is entrenched and complicated because the turmoil that occurs is largely motivated by the local government by encouraging foreign investors to enter. The author's purpose in raising this theme is to find out the roots that occurred as the beginning of this conflict, and to see the actors of the conflict that occurred through their roles and interests as an actor in the contestation carried out in the land tenure conflict between the Jerambah Rengas Village Community and PT Bintang Harapan Palma
To facilitate this research, the author uses the theory proposed by Shimon Fhiser (2000), namely the Conflict Tree, and Conflict Mapping. As an auxiliary tool in analyzing conflicts that occur from the cause, core, and consequences of conflict, and seeing who is behind the conflict that occurs that they run with their respective roles. This research uses Qualitative research methods with a case study approach to analyze conflicts from different perspectives. The results of the author's findings in this study are, the land tenure conflict that occurred was largely influenced by the village government in the form of its policy to provide legality to the PT in the land acquisition process, it was unstoppable for the community whose land was given for nothing to fight against the two parties. This is the beginning of a conflict that involves many parties and is interesting to study.