Implementasi merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan publik diterapkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial di panti Ngudi Rahayu Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan yakni pertama bagaimana proses implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti Ngudi Rahayu apabila dilihat dari dimensi isi kebijakan dan kedua bagaimana proses implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti Ngudi Rahayu apabila dilihat dari dimensi lingkungan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan diatas, studi penelitian ini akan menjawab dan menganalisis menggunakan teori implementasi milik Merilee S. Grindle sebagai landasan untuk menganalisis proses implementasi rehabilitasi sosial di panti Ngudi Rahayu dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh pada saat penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan naratif dan mengumpulkan data penelitian menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam konteks isi kebijakan bahwa perlindungan untuk para penyandang disabilitas menjadi kepentingan yang memengaruhi dari ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023. Manfaat yang dihasilkan dari adanya program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh panti Ngudi Rahayu yakni kembalinya fungsi sosial para PM yang berada disana. Derajat perubahan yang diinginkan panti Ngudi Rahayu yakni para PM dapat melanjutkan hidup mandiri sebagaimana masyarakat lainnya. Letak pengambilan keputusan berada di kepala daerah. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan panti Ngudi Rahayu menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program. Sumber daya yang dimiliki panti Ngudi Rahayu masih cukup terbatas, baik sumber daya pendanaan atau pun tenaga kerja oleh karenanya panti Ngudi Rahayu melakukan kerja sama MoU dengan beberapa rumah sakit.
Kemudian dalam konteks lingkungan kebijakan para aktor pelaksana menjalankan kekuasaan, kepentingan, dan strateginya sesuai dengan regulasi yang telah mengatur, yakni perundang – undangan. Karakteristik dua lembaga pelaksana program yakni pertama Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang berfokus pada bidang sosial. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial mengacu pada regulasi yang mengatur. Kedua panti Ngudi Rahayu, karena panti Ngudi Rahayu merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial sehingga membuat panti Ngudi Rahayu menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan regulasi yang mengatur. Kepatuhan dan daya tanggap panti Ngudi Rahayu selama menjalani program rehabilitasi sosial sepanjang tahun 2023 telah menghasilkan 22 orang PM mengalami kenaikan cluster, dan 152 orang PM selesai masa rehabilitasi di panti Ngudi Rahayu.

ABSTRACT:
Implementation is the actions taken after a public policy is implemented to achieve the goals or targets to be achieved. This research aims to describe and analyze the implementation of social welfare programs through social rehabilitation at the Ngudi Rahayu orphanage, Kendal Regency. This research was conducted to answer two questions, namely first, what is the process of implementing the social rehabilitation program carried out at the Ngudi Rahayu orphanage when viewed from the policy content dimension and secondly what is the process of implementing the social rehabilitation program carried out at the Ngudi Rahayu orphanage when viewed from the policy environment dimension. To answer the questions above, this research study will answer and analyze using Merilee S. Grindle's implementation theory as a basis for analyzing the implementation process of social rehabilitation at the Ngudi Rahayu orphanage by describing phenomena from data obtained during research using qualitative research methods with this type of approach. narrative and collecting research data using interviews, observation and documentation. Then data analysis takes the form of data collection, data reduction, and drawing conclusions.
The results of this research show that in the context of policy content, protection for people with disabilities is an interest that influences the enactment of Regional Regulation number 2 of 2023. The benefits resulting from the social rehabilitation program carried out by the Ngudi Rahayu orphanage are the return of the social function of the PMs who live there. there. The degree of change that the Ngudi Rahayu orphanage wants is that PMs can continue to live independently like other people. The location of decision making lies with the regional head. The Central Java Provincial Social Service and Ngudi Rahayu Home carry out their duties as program implementers. The resources owned by the Ngudi Rahayu home are still quite limited, both funding resources and labor, therefore the Ngudi Rahayu home has entered into MoU collaborations with several hospitals.
Then, in the context of the policy environment, implementing actors exercise their power, interests and strategies in accordance with the regulations that have been set, namely laws and regulations. The characteristics of the two program implementing agencies are the first, the Social Service, the Social Service is a government agency that focuses on the social sector. In carrying out its main duties and functions, the Social Service refers to the governing regulations. The two Ngudi Rahayu homes, because the Ngudi Rahayu home is a technical implementation unit of the Social Service, make the Ngudi Rahayu home carry out its duties and authority in accordance with the governing regulations. The compliance and responsiveness of the Ngudi Rahayu home during the social rehabilitation program throughout 2023 has resulted in 22 PMs experiencing an increase in clusters, and 152 PMs completing the rehabilitation period at the Ngudi Rahayu home.