Strategi pengarusutamaan gender ialah suatu strategi yang pemerintah lakukan guna menginegrasikan gender kedalam pembangunan daerah baik dalam bentuk kebijakan, program, dan lain sebagainya. Strategi pengarusutamaan gender sebagai upaya guna mengatasi ketimpangan hak yang diperoleh oleh kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membuat adanya komitmen tentang Pengarusutamaan Gender yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah guna menghilangkan adanya ketimpangan gender.
Melalui studi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang mengenai Pengarusutamaan Gender, peneliti berfokus pada penerapan kebijakan ini di wilayah tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori implementasi kebijakan publik dari Marille S. Grindle. Menurut Grindle, ada dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Jenis penelitian ialah menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian studi kasus, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang sudah diimplementasikan tetapi dikatakan belum maksimal dalam pelaksanannya, salah satu contohnya yaitu dalam point manfaat masyarakat dirasa belum mendapatkan manfaat sepenuhnya dalam implementasi Perda Pengarusutamaan Gender karena masih mengalami ketimpangan, derajat perubahan yang belum dapat mencapai tujuan awal Perda di implementasikan, pelaksanaa program yang masih kurang dalam kapasitas serta kurang konsisten, masih kurangnya sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Dalam konteks kebijakan juga ditemui adanya penghambat mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender yaitu tingkat kepatuhan dimana dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender masih mengalami seperti adanya kapasitas pelaksana atau OPD yang masih kurang, masih minimnya kapasitas pengetahun mengenai PPRG, dan pemerintah juga belum diadakan mengenai penghargaan serta hukuman dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.

ABSTRACT:
The gender mainstreaming strategy is a strategy that the government carries out to integrate gender into regional development in the form of policies, programs, and so on. The gender mainstreaming strategy is an effort to overcome the inequality of rights obtained by men and women. The aim of this research is to see how the Gender Mainstreaming policy is implemented in Pemalang Regency. As a form of commitment from the Pemalang Regency Government in implementing Gender Mainstreaming, it has made a commitment regarding Gender Mainstreaming, namely Regional Regulation Number 10 of 2022, Pemalang Regency which aims to maximize the implementation of Gender Mainstreaming in the region in order to eliminate gender inequality.
Through a study of the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2022 in Pemalang Regency regarding Gender Mainstreaming, researchers focused on the implementation of this policy in the region. The theory used to analyze the data is the theory of public policy implementation from Marille S. Grindle. According to Grindle, there are two main factors that influence policy effectiveness, namely the content of the policy and the environmental context in which the policy is implemented. The type of research uses qualitative research methods, a case study research approach, the type of research is field research.
The results of the research that has been carried out can be concluded that the implementation of Number 10 of 2022 in Pemalang Regency has been implemented but it is said that its implementation has not been optimal, one example is that in terms of benefits, the community feels that they have not received full benefits in the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming because they still experience inequality, the degree of changes that have not been able to achieve the initial objectives of the Regional Regulation are implemented, program implementation is still lacking in capacity and lacks consistency, there is still a lack of budget resources in implementing Gender Mainstreaming in Pemalang Regency. In the policy context, there are also obstacles to the implementation of Gender Mainstreaming, namely the level of compliance where in the implementation of Gender Mainstreaming there is still a lack of implementation capacity or OPD, there is still a lack of knowledge capacity regarding PPRG, and the government has not yet established rewards and punishments in implementing the policy. Gender Mainstreaming in Pemalang Regency.