Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap muslim berhak mendaftarkan diri sebagai jamaah haji. Namun dalam praktiknya, Kementerian Agama melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Fokus tulisan ini adalah menganalisis kebijakan pelarangan ibadah haji bagi jemaat Ahmadiyah dalam perspektif kebebasan beragama Gus Dur. Melalui metode penelitian kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Oleh karena itu, membatalkan larangan haji merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi.

ABSTRACT:
The organization of the hajj pilgrimage in Indonesia is regulated by Law No. 8/2008. Based on this regulation, every Muslim has the right to register themselves as pilgrims. However, in practice, the Ministry of Religious Affairs prohibits Ahmadiyah congregations from performing the pilgrimage. The focus of this paper is to analyze the policy of banning the pilgrimage for Ahmadiyah congregations in the perspective of Gus Dur's religious freedom. Through the literature research method, this paper concludes that the ban carried out by the Ministry of Religious Affairs is a violation of human rights because it contradicts the principles of religious freedom. Therefore, canceling the Hajj ban is an action that is in accordance with human rights values and can create an environment that respects diversity without discrimination.