Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan umrah membuat biro travel berlomba-lomba untuk membuat produk baru yaitu dana talangan umrah. Adanya dana talangan umrah di sisi lain menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang keabsahannya secara hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama terkait dana talangan umrah serta mengkaji pandangan umara mengenai hal yang sama. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam sinergi antara pandangan ulama dan umara dalam menilai keabsahan dana talangan umrah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi literatur, penelitian sebelumnya, serta pemahaman terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan dana talangan. Beberapa memperbolehkan dan yang lain tidak. Umara, melalui Peraturan Menteri Agama dan fatwa DSN-MUI, memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sinergitas antara ulama dan umara sangat penting untuk memastikan bahwa dana talangan umrah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat Islam yang membutuhkan, dengan demikian umat Islam dapat melaksanakan ibadah umrah dengan tenang dan aman meskipun menggunakan dana talangan.

ABSTRACT:
The high public interest in performing Umrah has led travel agencies to compete in creating new products, such as Umrah financing schemes. However, the introduction of Umrah financing has raised questions among the public regarding its validity under Islamic law. The purpose of this research is to analyze the views of Islamic scholars (ulama) regarding Umrah financing and to examine the perspectives of government authorities (umara) on the same issue. This study also aims to gain a deeper understanding of the synergy between the views of ulama and umara in assessing the legitimacy of Umrah financing. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature reviews, previous studies, and an understanding of relevant regulations. The results of the study show that there are differing opinions among the ulama regarding the use of financing schemes. Some allow it, while others do not. The government, through the regulations of the Ministry of Religious Affairs and the fatwa of DSN-MUI, permits the use of Umrah financing under conditions that comply with Sharia principles. The synergy between ulama and umara is crucial to ensure that Umrah financing is managed well and transparently, thus providing maximum benefits to Muslims in need. As a result, Muslims can perform Umrah with peace of mind and security, even when using financing schemes.